| Abstrak/Abstract |
Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru
dalam Rencana Induk Pengembangan Perikanan (RIP) yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI
(Ir. H. Joko Widodo) Tahun 2023 mencakup 6 aspek prioritas, yakni: (1) Perluasan Areal Kawasan
Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Quota; (3) Pengembangan
Budidaya Laut, Pesisir dan Daratan yang Ramah Lingkungan; (4) Pengelolaan Kawasan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil; (5) Penguatan Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Hilirisasi); serta (6) Pengelolaan Sampah Plastik di Laut, sebagai implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kelautan dan Perikanan RI. Pada RENSTRA Pembangunan Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2021 – 2024, dijelaskan bahwa Visi pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan RI adalah terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan guna mewujudkan Visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dengan Misi: (1) peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional; (2) peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; (3) peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan 12 rekomendasi penting dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, yakni: 1) pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas (adil dan merata) kepada semua lapisan masyarakat; (2) peningkatan kualitas SDM dalam rangka efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan serta reformasi birokrasi; (3) peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang terstruktur dan sistematis secara menyeluruh (swasta dan negeri); (4) peningkatan kesejahteraan/insentif tenaga pendidik; (5) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam potensial (perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, migas dan lainya) serta memaksimalkan sumber daya alam andalan dan unggulan yang sudah ada sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah); (6) pemerataan sarana jaringan telekom di seluruh daerah dalam menunjang aktivitas masyarakat dan pembangunan; (7) peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sektor pariwisata dan sektor lainnya, terutama di kawasan perbatasan secara optimal dan berkelanjutan; 8) perluasan dan peningkatan kualitas da’i bina desa dan kesalehan masyarakat," untuk memperkuat iman dan taqwa guna mencegah dekadensi moral dan kerawanan sosial masyarakat; 9) alih fungsi status kawasan hutan (terutama kawasan hutan tanaman industri) menjadi lahan pemukiman dan budidaya; (10) penanganan lingkungan hidup di bidang persampahan dan tata lingkungan yang baik; (11) pemeliharaan sarana dan prasarana pokok (ruas jalan penghubung prioritas Parittiga-Rukam-Simpang Bulin dan Pelangas–Simpangtiga–Kundi-Mentok dan wilayah lainnya) secara rutin dalam mendukung aktivitas dan perekonomian daerah.
Sejalan dengan RENSTRA Pembangunan Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2021 – 2024, Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Nasional serta Rencana Pembangan Jangka
Menengah Dearah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026, menjadi salah satu upaya untuk
melaksanakan Misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu ”Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”. Guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sub
sektor perikanan, diperlukan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perikanan sebagai arahan dan tolak ukur perencanaan dan pelaksanaan agar lebih terarah, terstukur, dan terukur sesuai
dengan karakteristik dan potensi wilayah. |
