| Abstrak/Abstract |
Upaya konservasi global telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal perluasan kawasan yang dilindungi. Salah satu komitmen utama yang dihasilkan dari Convention on Biological Diversity (CBD) adalah target untuk memperluas kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) hingga 30?ri luas wilayah global. Di Indonesia, strategi ini sejalan dengan kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang bertujuan untuk memperluas kawasan konservasi hingga 30% pada tahun 2045. Dengan tujuan ini, kualitas pengelolaan kawasan konservasi perlu ditingkatkan.
Dalam pelaksanaannya, konservasi laut saat ini mengacu pada PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, sebagai mandat dari UU Perikanan. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam peraturan ini, seperti belum adanya mekanisme untuk mengelola kawasan konservasi oleh entitas non-pemerintah, dan perlunya perlindungan terhadap ekosistem karbon biru serta perluasan kategori biota laut yang terancam punah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan naskah akademis untuk revisi PP No. 60 Tahun 2007 guna mengidentifikasi gap regulasi dan solusi normatif yang relevan untuk memperkuat pengelolaan konservasi di Indonesia. |
