| Abstrak/Abstract |
Penyusunan desain kebijakan pembangunan kewilayahan pada Zonasi Tematik Wilayah Timur Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi ekonomi daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional dan regional, khususnya dalam konteks Superhub Ekonomi Nusantara dan pengembangan industri hijau. Wilayah Timur Kutai Kartanegara memiliki posisi strategis sebagai kawasan pesisir yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan utama Kalimantan Timur serta mitra pengembangan Ibu Kota Nusantara, dengan potensi besar pada sektor industri, energi, logistik, dan ekonomi berkelanjutan.
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan arah pengembangan wilayah melalui pendekatan zonasi tematik berbasis industri hijau dan superhub ekonomi, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan kewilayahan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Metodologi yang digunakan adalah explanatory sequential mixed-method, yang mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif melalui studi literatur, pengolahan data sekunder, survei lapangan, Focus Group Discussion (FGD), serta analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Berbagai pendekatan analitis digunakan, antara lain analisis Growth Pole, Herfindahl-Hirschman Index (HHI), SWOT, serta kajian lokasi industri.
Hasil kajian menunjukkan bahwa Zona Timur Kutai Kartanegara berpotensi dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri hijau, dengan sektor unggulan meliputi industri biodiesel, pupuk (DAP dan amonium nitrat), industri antara rumput laut, serta industri penopang lainnya yang terintegrasi dengan rantai pasok regional. Pengembangan kawasan ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan wilayah, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan menjadi rujukan strategis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029 serta sebagai dasar pengusulan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri hijau di Wilayah Timur. |
