Penyusunan (Revisi) Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Maluku Utara
Penulis/Author
Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LLM. (1); Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D. (2); Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. (3); Tapiheru Joash Elisha Stephen, S.I.P., M.A., Ph.D.. (4); Agung Satriyo Nugroho, S.Si., M.Sc. (5); Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw (6); Ekrar Winata (7); IRKHAM AFNAN T H (8); AHMAD ILHAM ROMADHONI (9); M AKMAL FAROUQI (10); HELENA AGATHIA P (11); FARRADE DIZNA T (12); DHEANG SARI SILALAHI (13); Adelin Gusman Munir (14); DAMARA LUTFIAH IRAWAN (15)
Tanggal/Date
11 2025
Kata Kunci/Keyword
Abstrak/Abstract
Berikut **abstrak ringkas** yang merangkum keseluruhan dokumen (Naskah Akademik, Matriks Perda, Draft Perda, dan Lampiran RUED Maluku Utara):
---
**Abstrak**
Dokumen ini disusun sebagai landasan akademik dan yuridis bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Maluku Utara, guna menyesuaikan kebijakan energi daerah dengan dinamika kebijakan energi nasional dan agenda transisi energi. Perubahan RUED didorong oleh terbitnya regulasi baru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023, serta tantangan daerah berupa keterbatasan infrastruktur ketenagalistrikan wilayah kepulauan, dominasi pembangkit diesel, dan belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan.
Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan teknokratik melalui analisis regulasi, kondisi eksisting energi, serta proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi daerah dengan skenario Business as Usual (BAU) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Hasil kajian menunjukkan perlunya pembaruan arah kebijakan RUED untuk memperkuat ketahanan energi daerah, meningkatkan bauran energi terbarukan, mendorong efisiensi dan konservasi energi, serta mendukung pencapaian target transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Perubahan RUED diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem energi Maluku Utara yang mandiri, berkeadilan, inklusif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta komitmen nasional menuju ekonomi rendah karbon.
