| Penulis/Author |
Prof. Dr. Eng. Ir. Deendarlianto, S.T., M.Eng. (1); Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LLM. (2) ; Avido Yuliestyan (3); Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D. (4); Tapiheru Joash Elisha Stephen, S.I.P., M.A., Ph.D.. (5); Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. (6); Agung Satriyo Nugroho, S.Si., M.Sc. (7); Saiqa Ilham Akbar BS., S.E., M.Sc. (8); Fakih Irsyadi, S.T., M.T. (9); Muhammad Aulia Rahman (10); NUGROHO ADHI PRATAMA (11); LELY FRILIA M D N (12); HERLIN EDY PUSPITA (13); ANINDYA ARMAN PUTRI (14); AKHLISA NADIANTYA AJI NUGROHO (15) |
| Abstrak/Abstract |
Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak.1 Hal ini sejalan dengan amanah Konstitusi pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, bahwa dalam hal konteks penyelenggaraan pemenuhan energi ini harus sebesar-besarnya dioptimalisasi oleh pemerintah aksesibilitas rayat dalam meanfaatkan energi yang tersedia. Lebih lanjut, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU 30/2007), menyatakan bahwa energi dikelola berdasarkan asas efisiensi berkeadilan, yang artinya bahwa pengelolaan energi harus mencapai pemerataan akses terhadap energi itu sendiri dengan harga yang ekonomis dan terjangkau. Penyelenggaraan energi yang demikian semata-mata ditujukan untuk tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.2 Penyelenggaraan tersebut dilaksanakan dengan cara menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu. |
