| Penulis/Author |
Prof. Dr. Eng. Ir. Deendarlianto, S.T., M.Eng. (1); Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LLM. (2) ; Avido Yuliestyan (3); Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D. (4); Tapiheru Joash Elisha Stephen, S.I.P., M.A., Ph.D.. (5); Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. (6); Agung Satriyo Nugroho, S.Si., M.Sc. (7); Saiqa Ilham Akbar BS., S.E., M.Sc. (8); Fakih Irsyadi, S.T., M.T. (9) |
| Abstrak/Abstract |
Berdasarkan Pasal 21B (6) Perpres a quo, ditetapkan bahwa kebijakan pembayaran kompensasi atas JBKP dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, yang artinya bahwa terdapat keterbatasan dalam pengalokasian keuangan terhadap afirmasi JBKP. Dengan demikian, dalam rangka peningkatan efisiensi penggunaan keuangan negara yang terbatas tersebut, maka perlu untuk melakukan pengaturan prioritas konsumen pengguna yang berhak mendapatkan JBKP sebagai jaminan keadilan dalam mendapatkan akses energi. Dalam perkembangannya pula, juga ditemukan kendala dalam tataran praktik dimana dimana dalam penyaluran Bensin RON 90 sebelumnya masih ditemukan ambiguitas mengenai apakah Bensin RON 90 dimungkinkan untuk dilakukan pembelian menggunakan jerigen. Fakta tersebut ditemukan dari fakta lapangan peneliti misalnya saja di Manggarai Barat dimana Jerigen menjadi alat yang tidak bisa dipisahkan dari distribusi JBKP. |
