| Abstrak/Abstract |
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan LKMS-BWM ditinjau dari perspektif hukum positif, serta tata kelola dan aktivitasnya dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tata kelola yakni berupa hubungan pihak-pihak yang terkait dengan LKSM-BWM, sedangkan aktivitas LKMS-BWM adalah aktivitas atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh LKMS-BWM Alumna Berkah Mandiri dan LKMS-BWM Usaha Mandiri Sakinah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang relevan dengan materi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan LKMS-BWM ditinjau dari perspektif hukum positif, yakni sebagai lembaga yang berbadan hukum Koperasi Jasa dan memiliki izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM adalah branding bagi LKMS sehingga tidak mencerminkan substansi ditinjau dari ketentuan hukum positif, bahkan tidak semua aspek dalam koperasi dan LKM dapat dipenuhi oleh BWM; (2) Tata kelola dan aktivitas LKMS-BWM dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni melibatkan berbagai stakeholders yang terdiri dari donatur, LAZNAS BSM UMAT, BWM, dan Masyarakat Miskin Produktif. Aktivitas pembiayaan diberikan dalam bentuk akad sosial (qardh) pada tahap pertama dan akad bisnis (tijarah) pada tahap berikutnya yang mendasarkan pada fatwa DSN-MUI terkait, tanpa melibatkan unsur yang dilarang, dan dilakukan dengan memenuhi prinsip keseimbangan dan keadilan, serta prinsip maslahat
Kata Kunci: BWM, LKMS, Qardh, Pendampingan |
